Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Kebijakan Moneter dapat digolongkan menjadi 2, yaitu :

1.    Kebijakan moneter ekspansif

Adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.

2.    Kebijakan moneter kontraktif

Adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat.

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrument kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1.    Operasi Pasar Terbuka

Adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah. Jika ingin menambah jumlah uang yang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah yang dijual kepada masyarakat diantaranya : sertifikat bank Indonesia dan surat berharga pasar uang.

2.    Fasilitas Diskonto

Adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam kepada bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya meningkatkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.

3.    Rasio Cadangan Wajib

Adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumalah dana cadangan perbankkan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang yang beredar, pemrintah menaikan rasio cadangan wajib.

4.    Himbauan Moral

Adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya menghimbau perbank kan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang yang beredar pada perekonomian.

Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter yaitu untuk mengatur jumlah uang yang beredar namun, kebijakan ini lebih menekankan kepada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah. Instrument kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika merubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkat jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Adapun beberapa kebijakan anggaran atau politik anggaran, yaitu :

1.    Anggaran defisit

Kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.

2.    Anggaran surplus

Adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar dari pada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas untuk menurunkan tekanan permintaan.

3.    Anggaran berimbang

Adalah anggaran ini terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Kebijakan Fiskal dan Moneter Sektor Luar Negeri

Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter 1 sama lain saling berpengaruh dalam kegiatan perekonomian. Masing-masing variabel kebijakan tersebut, kebijakan fiskal dipengaruhi oleh 2 variabel utama yakni, pajak dan pengeluaran pemerintah. Sedangkan variabel utama dalam kebijakan moneter yaitu, GDP, inflasi, kurs, dan suku bunga. Berbicara tentang kebijakan fiskal dan kebijakan moneter berkaitan erat dengan kegiatan perekonomian 4 sektor, dimana sektor-sektor tersebut diantaranya sektor rumah tangga, sektor perusahaan, sektor pemerintah dan sektor dunia internasional atau luar negri. Ke-4 sektor ini memiliki hubungan interaksi masing-masing dalam menciptakan pendapatan dan pengeluaran.

Krisis global saat ini jauh lebih parah dari perkiraan semula dan suasana ketidak pastiannya sangat tinggi. Kepercayaan masyarakat dunia terhadap perekonomian menurun tajam. Akibatnya, gambaran ekonomi dunia terlihat makin suram dari hari ke hari walaupun semua bank sentral sudah menurunkan suku bunga sampai tingkat yang rendah. Tingkat bunga sedemikian rendahnya itu judtru menyebabkan ruang untuk melakukan kebijakan moneter mnejadi tebatas, sehingga pilihan yang tersedia hanya kebijakan fiskal. Menurut Mohamad Ikhsan, negara yang tergabung dalam G_20 dalam komunike besarnya baru ini mendorong lebih cepat ekspansi kebijakan fiskal minimal 2% dari produk domestik bruto untuk memulihkan perekonomian dunia. Meskipun secara teoritis kebijakan fiskal dapat berfungsi sebagai stimulus perekonomian, dalam pelaksanaanya sering sekali terdapat hambatan. Hambatan ini terutama dirasakan oleh negara berkembang.

    

Sumber :

www. Wikipedia.com

www. Blogspot.com